Tata Kelola Rantai Nilai Digital Dalam Agribisnis: Distribusi Nilai Tambah Di Era Platform (Sebuah Tinjauan Sistematis)

Abstract

Digitalisasi telah mengubah rantai nilai agribisnis global secara fundamental. Kehadiran platform digital seperti marketplace, super-aplikasi (super-app), dan aplikasi agregator menjanjikan efisiensi melalui pemangkasan perantara, transparansi harga, dan perluasan akses pasar. Namun, kemunculan aktor baru (pemilik platform) dan konsentrasi kendali atas data telah menggeser relasi kuasa dalam rantai nilai, menimbulkan pertanyaan tentang keadilan distribusi nilai tambah, terutama bagi petani kecil. Tinjauan sistematis ini bertujuan untuk memetakan dan mensintesis literatur mengenai transformasi tata kelola rantai nilai pertanian yang didorong oleh platform digital, dengan fokus pada pola distribusi nilai tambah yang muncul. Penelusuran sistematis dilakukan menggunakan protokol PRISMA 2020 pada tujuh basis data (Scopus, Web of Science, ScienceDirect, Google Scholar, AgEcon Search, FAO AGRIS, dan Portal Garuda/SINTA) untuk periode 2015–2025. Setelah penyaringan berbasis kriteria inklusi dan eksklusi, sebanyak 42 studi akhir disintesis melalui analisis tematik induktif-deduktif. Literatur mengungkap empat tipologi tata kelola baru, yakni: (1) Platform sebagai Pasar Murni (mediator), (2) Platform sebagai Koordinator Rantai (penentu standar), (3) Platform Integrator Vertikal (kontrol aset), dan (4) Platform Koperasi Petani. Distribusi nilai tambah sangat bervariasi antartipologi; mekanisme penentuan harga oleh platform, komisi tersembunyi, dan kepemilikan data menjadi faktor kunci yang menentukan apakah petani kecil memperoleh bagian yang lebih baik atau justru terjebak dalam ketergantungan baru. Faktor penguat posisi tawar meliputi literasi digital, skala usaha kolektif melalui koperasi, dan regulasi perlindungan data. Tinjauan ini mengusulkan kerangka konseptual Platform-Driven Agrifood Value Chain Governance yang mengintegrasikan teori rantai nilai dan ekonomi platform. Bagi kebijakan, diperlukan regulasi transparansi algoritma, standar kontrak yang adil, dan dukungan bagi platform koperasi petani guna memastikan digitalisasi agribisnis yang inklusif.