The Effect Of Understanding Of Government Accounting, Application Of Government Accounting Standards, And Compliance With Laws And Regulations On The Accountability Of Local Government Financial Management In The Siak Regency Government
Keywords:
local government financial management accountability; understanding of government accounting; government accounting standards; compliance with laws and regulations
Abstract
ABSTRACT
This study aims to examine and analyze the effect of understanding government accounting, the application of government accounting standards, and compliance with laws and regulations on the accountability of local government financial management in the Siak Regency Government, both partially and simultaneously. This study uses a quantitative method with an associative approach. Data were collected through a questionnaire distributed to department heads, treasurers, and financial administration officials across 26 Regional Apparatus Organizations (OPD) in Siak Regency, with a sample of 72 respondents determined using a saturated sampling technique. Data were analyzed using multiple linear regression with the help of SPSS version 27. The results show that simultaneously, understanding of government accounting, application of government accounting standards, and compliance with laws and regulations have a significant effect on the accountability of local financial management (F count = 5.496; Sig. = 0.002). Partially, only compliance with laws and regulations was found to have a significant effect on accountability of local financial management (t count = -3.662; Sig. = 0.000), while understanding of government accounting (Sig. = 0.076) and application of government accounting standards (Sig. = 0.215) had no significant partial effect. The Adjusted R Square value of 0.160 indicates that the three independent variables explain 16% of the variation in local financial management accountability, while the remainder is explained by other factors outside the research model.
Keywords: local government financial management accountability; understanding of government accounting; government accounting standards; compliance with laws and regulations
References
Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447–468.
Christensen, M. (2020). Accrual accounting and government accountability. Public Money & Management, 40(1), 1–10.
Creswell, J. W. (2021). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. SAGE Publications.
Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49–64.
Drilia, S. C. (2024). Pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel pemoderasi. Jurnal Akuntansi, 2, 306–312.
Dwirianto, A. (2026). Implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi: Dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. Jurnal Akuntansi, 3(2), 251–256.
Euis Nisa Rosita, R. R. R. (2023). Pengaruh penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 53(1), 1–19.
Ghozali, I. (2021). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Habiby, E., & Lestari, A. L. (2020). Analisis hubungan antara tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dengan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal, 8(1).
Harun, M. I. (2024). Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH), 10(1), 58–71.
Hernandez, M. (2012). Toward an understanding of the psychology of stewardship. Academy of Management Review, 37(2), 172–193.
Hilarius, S., Afrino, Y., Yuliani, P., & Prasetya, A. W. (2021). Determinasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artikel Ilmiah Akuntansi (AKASIA), 5, 127.
Iyai, Y. E. M., Jaya, A., & Halik, J. B. (2025). Analisis kepatuhan dan prosedur verifikasi terhadap kualitas kinerja pegawai di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua Tengah. J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 1(1), 32–42.
Lestari, D., & Rahayu, S. (2021). Penerapan sistem akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual dalam pengambilan keputusan internal dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pharmacognosy Magazine, 75(17), 399–405.
Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2022). Pengaruh pemahaman akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi, 5(3), 220–229.
Mardiasmo. (2021). Akuntansi sektor publik. Penerbit Andi.
Mawar Maulana Nur. (2025). Pengaruh pemahaman akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi, 5(3), 220–229.
Novianti, R., & Dewi, N. A. W. T. (2023). Pengaruh kepatuhan perundang-undangan, kesesuaian standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap opini laporan keuangan pemerintah Kabupaten Buleleng. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 13(3), 379–387.
Nurani, Z., Din, M., Masruddin, M., & Masdar, R. (2025). Transparansi, akuntabilitas, dan opini audit: Cerminan tata kelola daerah di Indonesia. Journal of Economics and Management Sciences, 293–299.
Parker, L., & Gould, G. (2021). Public sector accountability and government auditing. Financial Accountability & Management, 37(1), 3–20.
Pertiwi, D., & Utami, S. (2020). Kepatuhan hukum dalam pengelolaan keuangan publik. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 5(2), 88–99.
Rahmawati, E., Sonita, S., Kholid, A. W. N., & Sofyani, H. (2022). Kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Peran sistem pengendalian internal sebagai pemediasi. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 12(2), 346–359.
Ridzal, N. A. (2021). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Musamus Accounting Journal, 4(1), 13–17.
Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. Public Administration Review, 47(3), 227–238.
Rosadi, S., Siyamto, Y., & Aisyiah, H. N. (2017). Pengaruh ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, kelemahan sistem pengendalian internal, kepatuhan peraturan perundang-undangan, status daerah dan ukuran daerah terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa tahun 2013. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(2), 99.
Safrida, M. A. (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi, 21(1), 1–9.
Sekaran, U., & Bougie, R. (2022). Research methods for business: A skill-building approach. Wiley.
Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Susanti, S., Darmita, M. Y., & Dewi, T. K. (2024). Pemahaman akuntansi dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 10(2), 1485–1490.
Zai, E., Zebua, S., Waruwu, N. A., & Zebua, D. I. (2024). Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) pada laporan keuangan desa di Desa Tegide'u Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA), 4(3), 1787–1799.
Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kementerian Dalam Negeri. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Riau. (2020–2024). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak. https://riau.bpk.go.id
Christensen, M. (2020). Accrual accounting and government accountability. Public Money & Management, 40(1), 1–10.
Creswell, J. W. (2021). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. SAGE Publications.
Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49–64.
Drilia, S. C. (2024). Pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel pemoderasi. Jurnal Akuntansi, 2, 306–312.
Dwirianto, A. (2026). Implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi: Dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. Jurnal Akuntansi, 3(2), 251–256.
Euis Nisa Rosita, R. R. R. (2023). Pengaruh penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 53(1), 1–19.
Ghozali, I. (2021). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Habiby, E., & Lestari, A. L. (2020). Analisis hubungan antara tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dengan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal, 8(1).
Harun, M. I. (2024). Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH), 10(1), 58–71.
Hernandez, M. (2012). Toward an understanding of the psychology of stewardship. Academy of Management Review, 37(2), 172–193.
Hilarius, S., Afrino, Y., Yuliani, P., & Prasetya, A. W. (2021). Determinasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artikel Ilmiah Akuntansi (AKASIA), 5, 127.
Iyai, Y. E. M., Jaya, A., & Halik, J. B. (2025). Analisis kepatuhan dan prosedur verifikasi terhadap kualitas kinerja pegawai di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua Tengah. J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 1(1), 32–42.
Lestari, D., & Rahayu, S. (2021). Penerapan sistem akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual dalam pengambilan keputusan internal dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pharmacognosy Magazine, 75(17), 399–405.
Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2022). Pengaruh pemahaman akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi, 5(3), 220–229.
Mardiasmo. (2021). Akuntansi sektor publik. Penerbit Andi.
Mawar Maulana Nur. (2025). Pengaruh pemahaman akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi, 5(3), 220–229.
Novianti, R., & Dewi, N. A. W. T. (2023). Pengaruh kepatuhan perundang-undangan, kesesuaian standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap opini laporan keuangan pemerintah Kabupaten Buleleng. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 13(3), 379–387.
Nurani, Z., Din, M., Masruddin, M., & Masdar, R. (2025). Transparansi, akuntabilitas, dan opini audit: Cerminan tata kelola daerah di Indonesia. Journal of Economics and Management Sciences, 293–299.
Parker, L., & Gould, G. (2021). Public sector accountability and government auditing. Financial Accountability & Management, 37(1), 3–20.
Pertiwi, D., & Utami, S. (2020). Kepatuhan hukum dalam pengelolaan keuangan publik. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 5(2), 88–99.
Rahmawati, E., Sonita, S., Kholid, A. W. N., & Sofyani, H. (2022). Kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Peran sistem pengendalian internal sebagai pemediasi. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 12(2), 346–359.
Ridzal, N. A. (2021). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Musamus Accounting Journal, 4(1), 13–17.
Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. Public Administration Review, 47(3), 227–238.
Rosadi, S., Siyamto, Y., & Aisyiah, H. N. (2017). Pengaruh ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, kelemahan sistem pengendalian internal, kepatuhan peraturan perundang-undangan, status daerah dan ukuran daerah terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa tahun 2013. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(2), 99.
Safrida, M. A. (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi, 21(1), 1–9.
Sekaran, U., & Bougie, R. (2022). Research methods for business: A skill-building approach. Wiley.
Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Susanti, S., Darmita, M. Y., & Dewi, T. K. (2024). Pemahaman akuntansi dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 10(2), 1485–1490.
Zai, E., Zebua, S., Waruwu, N. A., & Zebua, D. I. (2024). Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) pada laporan keuangan desa di Desa Tegide'u Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA), 4(3), 1787–1799.
Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kementerian Dalam Negeri. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Riau. (2020–2024). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak. https://riau.bpk.go.id
Published
2026-11-06
How to Cite
Ginna Juwita, & Kartika Rachma Sari. (2026). The Effect Of Understanding Of Government Accounting, Application Of Government Accounting Standards, And Compliance With Laws And Regulations On The Accountability Of Local Government Financial Management In The Siak Regency Government. International Journal of Economics, Business and Innovation Research, 5(06), 3106-3122. https://doi.org/10.63922/ijebir.v5i06.7253
.png)
Contact Person +6282139474255
Email : ijebir@citakonsultindo.or.id / editor.ijebir@gmail.com
